Bawaslu OKU Hadiri IKP Di Provinsi Sumsel

Palembang - Indeks kerawanan Pemilu (IKP) Sumatera Selatan berada di peringkat 4 dari 28 provinsi yang masuk kategori kerawanan sedang. Posisi Sumsel naik 15 peringkat dari IKP sebelumnya di peringkat 19.
Peringkat itu merupakan hasil input data Bawaslu Sumsel dalam pemetaan kerawanan pemilihan 2024 berdasarkan pendalaman Bawaslu pada 2023 terhadap isu-isu strategis Pemilu

Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan mengatakan, pemetaan kerawanan pemilihan 2024 perlu dilakukan karena peringkat IKP Sumsel naik signifikan. Adanya IKP ini agar bisa memitigasi permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan yang akan berlangsung. Ada beberapa isu strategis yang harus diwaspadai untuk memitigasi potensi pelanggaran yang terjadi. Seperti netralitas ASN, TNI/Polisi, kode etik penyelenggara Pemilu, rekapitulasi perhitungan, perolehan suara berjenjang yang bermasalah, intimidasi terhadap para calon kepala daerah dan politik uang. Mitigasi penting dilakukan sehingga pengawasan harus berjalan dengan baik," ujar Kurniawan saat Launching Pemetaan Kerawanan Pemilihan pada Pilkada Serentak 2024, Sabtu (21/9/2024).

Anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Massuryati mengungkapkan, kenaikan peringkat Sumsel karena skor kerawanan alami peningkatan.
IKP Sumsel yang dirilis 2022 hanya sebesar 35,07 poin, tapi pada 2024 menjadi 55,32 poin," ujar Massuryati.

Posisi Sumsel berada di bawah Aceh yang berada pada peringkat 1, kemudian Jawa Tengah (2) dan Jawa Barat (3). Sementara berdasarkan pemetaan kerawanan pemilihan, Sumsel masuk dalam kategori rawan untuk dimensi sosial politik dan tahapan pencalonan.

"Pada dimensi sosial politik, skor Sumsel cukup besar mencapai 11,41. Dimensi sosial politik Sumsel berada di peringkat 8 secara nasional," katanya.
Sementara untuk tahapan pencalonan, skor Sumsel juga masuk kategori tinggi dengan 13,12 poin. Sumsel berada di peringkat 4 sebagai provinsi paling rawan secara nasional dari segi tahapan pencalonan.

Sementara untuk kabupaten/kota, Massuryati menyebut Pilkada Lahat masuk daftar dengan tingkat kerawanan tinggi. Sedangkan kerawanan sedang ada di 11 kabupaten/kota dan sisanya 5 daerah kerawanan rendah.

Sementara untuk kategori kerawanan tahapan Pilkada, ada 2 wilayah di Sumsel masuk daerah kerawanan tinggi. Yakni di Pilkada Musi Banyuasin dan Lahat.

"Muba masuk kategori kerawanan tinggi pada dimensi sosial politik, sedangkan Lahat masuk kerawanan tinggi pada tahapan pencalonan," ungkapnya.

Dia menilai meski Pilkada Sumsel dan kabupaten/kota tak masuk kategori rawan pada saat kampanye dan pungut hitung, peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan pada masa tahapan tersebut. Sebab, bisa saja terjadi potensi atau hal-hal yang tidak diinginkan.

"Tidak menutup kemungkinan potensi kerawanan tinggi terjadi pada tahapan kampanye dan pungut hitung meski Sumsel tidak masuk kerawanan tinggi secara nasional. Tetap konsentrasi, apapun bisa terjadi saat Pilkada nanti. Teorinya semua calon ingin menang, tidak ingin kalah meskipun mereka mengatakan siap menang siap kalah," ungkapnya.

Dia juga meminta komisioner Bawaslu se-Sumsel untuk tidak bermain dalam setiap pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Dia menyebut pihaknya sudah disumpah jabatan, sehingga harus menjaga netralitas.

"Jangan main 2 kaki atau 12 kaki. Jaga nama baik marwah Bawaslu," ungkapnyaungkapnya