Lompat ke isi utama

Berita

Proses Pengawasan Pencoklitan PKD harus melakukan 10 KK perdesa sebagai laporan perhari.

Proses Pengawasan Pencoklitan PKD harus melakukan 10 KK perdesa sebagai laporan perhari.

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.36.01.[1]

Badan Pengawas pemilihan umum gelar bimbingan teknis ( Bimtek) Pemuktahiran data pemilih acara dihadiri ketua Bawaslu Oku Dewantara Jaya. SP.,MH., Anggota Bawaslu oku Yeyen Andrizal.SPd.,MH. dan Anggi Yumarta S.Ip.M.,IP dengan peserta bimtek ketua pengawas kecamatan ( Panwascam) Sabtu 11/02/23 acara di adakan di sekretariat Bawaslu Oku Jalan Syeh. H. Kaliyudin Baturaja Oku.

Anggi Yumarta dalam sambutannya mengatakan,       agar kawan- kawan dikecamatan bisa memaksimalkan setiap kegiatan yang ada dikecamatan agar kita bisa saling menyimbangkan kegiatan setiap tahapan pemilu yang kita lakukan, terkait fasilitasi pkd harus difasilitasi agar pkd bisa berjalan lancar agar kegiatan faktual yang dilakukan pkd  di TPS bisa berjalan lancar. Untuk pkd dalam  bekerja jangan lupa dibekali surat tugas dan idcard agar jelas identitas pkd untuk bekerja. Jelas Anggi Yumarta.

Yeyen Andrizal Mengatakan, jangan mengharapkan data dari KPU untuk data pencoklitan akan tetapi kita harus memiliki data sendiri untuk pola pengawasan  yang dilakukan oleh Panitia Daftar pemilih ( PPDP) di kelurahan dan desa. Dan kita harus melakukan sampling 10 kartu keluarga sehari. Itu lah yang dilaporkan ke kabupaten 10 Kartu keluarga per desa. Satu pkd melakukan pengawasan satu hari per TPS. Dalam proses pencoklitan. Katanya.
Untuk pencoklitan juga harus diteliti TNI dan polri yang telah  pensiun ASN. Hakim. Penyelenggara,  pemilih formula agar agar bisa diteliti benar agar bisa terjadi sinkronisasi daftar pemilih dan untuk mengurangi kesalahan dalam pencoklitan untuk per TPS. Jangan lupo laporan harian ( LHP) agar bisa menyikronkan data yang ada di desa dan yang ada dikabupaten  dan juga kita pastikan PPDP bisa bekerja sesuai aturan.  Jelas Yeyen.